Tak Terima Putusan PTUN Makassar, Walhi Sulsel dan ASP Banding

Makassar, fikornpsulsel.org – Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar atas gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel yang dilayangkan terhadap pokok perkara izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI) yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan telah dinyatakan tidak diterima oleh majelis (28/7/16).

Terkait dengan putusan tersebut, Walhi Sulsel melalui kuasa hukum dari LBH Makassar telah menyatakan banding dan telah mendaftarkan atau menandatangani akta pernyataan Banding di PTUN Makassar. Dengan demikian, bahwa proses hukum terhadap perkara izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang menjadi objek sengketa masih terus berjalan.

Menurut Direktur LBH Makassar, Haswandi Andi Mas, dengan resminya pernyataan Banding ini maka dengan demikian pelaksanaan reklamasi CPI masih dianggap bermasalah secara hukum, proses hukumnya masih berlanjut, pelaksanaan proyek CPI dianggap masih berstatus bermasalah secara hukum.

Sedangkan menurut Asram Jaya, Koordinator FIK Ornop, dalam konteks good governance seharusnya pelaksanaan reklamasi dihentikan oleh Pemprov sebagai upaya atau penghormatan terhadap proses hukum yang masih berjalan seiring upaya banding yang dilakukan oleh Walhi dan Aliansi Selamatkan Pesisir. ” Hal ini juga untuk menghindari adanya kerugian yang akan dialami oleh masyarakat serta calon pembeli property diareal reklamasi,” lanjut Asram, Rabu (10/8/16).

Direktur Walhi Sulsel, Asmar Exwar menyatakan, bahwa gugatan yang dilakukan oleh Walhi Sulsel dan ASP semata-mata hendak mencegah kerusakan yang lebih luas terhadap wilayah pesisir khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya akibat proyek reklamasi.

Reklamasi akan secara nyata merubah bentang alam pesisir dan tentunya menambah parah kondisi lingkungan pesisir. Dilain pihak hal ini juga merupakan upaya untuk mengegah kerugian bagi masyarakat yang mengantungkan hidupnya diwilayah pesisir baik langsung maupun tidak langsung.

“Azas kehati-hatian harus lebih dikedepankan dalam pembangunan di wilayah pesisir khususnya terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan yang lebih masif,” ujar Asmar.

Edy Kurniawan, salah seorang kuasa hukum WALHI menyampaikan, pernyataan banding telah disampaikan dan tertuang dalam akta permohonan banding nomor: 11/G/LH/2016P.TUN Makassar tertanggal hari Rabu 10 Agustus 2016.” Ada beberapa keganjalan yang kami liat dalam putusan PTUN Makassar sehingga dalam tahapan hukum selanjutnya hal ini bisa dilihat secara jernih,”tegasnya.

Sumber : http://news.inikata.com/read/2016/08/10/1397/tak-terima-putusan-ptun-makassar-walhi-sulsel-dan-asp-banding