Nasi Bubur dan Tumpeng dalam Pemberantasan Korupsi

Nasi Bubur dan Tumpeng dalam Pemberantasan Korupsi

Fikornopsulsel.org – Penegak hukum di Indonesia dinilai memiliki tiga pola dalam memberantas korupsi. Tiga pola dimaksud adalah pola makan bubur, makan nasi tumpeng, dan meniti anak tangga.

Tiga pola itu berdasar cermatan pakar hukum Universitas Bosowa, Prof Dr Marwan Mas. Guru Besar Hukum yang memiliki potongan rambut khas ini menjelaskan tiga pola itu dalam diskusi Inpres Diskresi Kepala Daerah Modus Baru Korupsi di Kantor Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (11/8/2016) siang.

“Jadi ada tiga pola pemberantasan korupsi itu. Ada pola makan nasi bubur, caranya, penegak hukum mengikis tipis-tipis dari pinggir. Jadi yang disasar terlebih dahulu, yang kecil-kecil. Ada juga pola nasi tumpeng. Pola ini pernah saya usulkan ke KPK,” kata Prof Marwan.

Puluhan aktivis antikorupsi terpingkal-pingkal mendengar penjelasan Prof Marwan.

“Pola nasi tumpeng itu, langsung penggal bagian atas, jadikan pejabat tertinggi yang terlibat jadi tersangka. Ini saya pernah usulkan ke Pak Bambang (mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto). Tapi Pak Bambang bilang, ‘Tidak, Pak Marwan. Kita harus pakai pola meniti anak tangga’,” jelas Marwan.

Menurutnya pola meniti anak tangga itu adalah, membidik pejabat dari bawah menjadi tersangka dengan harapan dia akan bernyanyi dan mengungkap keterlibatan bosnya. “Pola inilah yang dipakai KPK, dan ternyata itu yang benar tawwa,” ujar Prof Marwan.

Direktur ACC Abdul Muthalib, Ketua FIK Ornop Sulsel Asram Jaya, dan belasan aktivis lainnya terbahak-bahak mendengar penjelasan Prof Marwan.

Diskusi tersebut membahas Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 8 Januari 2016 ini dinilai telah disalahgunakan oleh penegak hukum untuk menghentikan penyelidikan sejumlah kasus korupsi di Sulsel.

Menurut Wakil Direktur ACC, Abdul Kadir Wokanubun, Inpres tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kapolri, Sekretaris Kabinet (Seskab), Kepala Staf Kepresiden, para Kepala Lembaga Pemerintah non-Kementerian, Para Gubernur, Bupati/Wali kota.

“Pemerintah memang tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Bahkan, cenderung dipercepat sehingga muncul wacana di publik inpres tersebut dibuat guna melindungi kepala daerah dari kasus-kasus korupsi,” jelas Kadir.

Inpres tersebut juga dinilai tidak memberi akses pemberitaan/informasi publik terkait penanganan kasus korupsi di kepolisian dan kejaksaan.(*)

Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2016/08/12/nasi-bubur-dan-tumpeng-dalam-pemberantasan-korupsi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *