FIK Ornop Desak BPK RI Audit PDAM Makassar

MAKASSAR -Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop), mendesak kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar.

Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur FIK Ornop, Asram Jaya, saat dikonfirmasi dana jasa produksi PDAM yang bagi-bagi ke karyawan dan direksi PDAM Makassar dalam bentuk gaji 18.

Asram menuturkan, kelakuan PDAM Makassar ini layaknya saudara tiri korupsi. Pasalmya lebih mementingkan tunjangan dibanding pelayanan ke masyarakat.

“Negara dan masyarakat sangat dirugikan kalau begini, ketika kondisi di lapangan masih ada warga yang mengeluhkan sulit mendapat saluran air bersih, tapi di sisi lain direksi juga bagi-bagi untung perusahaan,” ujarnya.

Untung sebuah perusahaan kata Asram itu dari retribusi para pelanggan. Olehnya itu, Asram meminta untuk memperbaiki pelayanan terlebih dahulu.

Asram mengungkapkan Owner PDAM Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar Danny Pomanto harus bertanggung jawab khususnya kepada pelanggan PDAM Makassar agar pelayanan khususnya warga pesisir dapat merasakan air bersih tanpa menunggu musim hujan tiba.(*)

Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2016/05/26/fik-ornop-desak-bpk-ri-audit-pdam-makassar

FIK Ornop Sulsel Gelar ToT PLSD Bagi Pendamping Desa

FIK Ornop Kecam Birokrasi Dan SKPD Terlibat Kampanye Politik

MAKASSAR, RAJAMATAMATA – Forum Informasi Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop)Sulsel mengecam keras bila ada birokrasi dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ikut terlibat kampanye politik, utamanya dalam pencalonan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

Seperti yang diungkapkan Ketua FIK Ornop Sulsel, Asram Jaya bahwa birokrasi dan SKPD tidak dibenarkan ikut serta dalam kampanye politik, “Sangat jelas aturan yang mengatur tugas pokok dan fungsi PNS (birokrasi dan SKPD),” tegas Asram Jaya saat dikonfirmasi, Selasa 10 Mei 2016.

Menurut dia, SKPD harus mengutamakan Tugas dan fungsi utamanya sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara. Dalam kampanye politik tidak dibenarkan untuk melibatkan diri, dia berharap Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN) harus menyikapi keterlibatan SKPD jika terbukti terlibat dalam kampanye.

“KemenpPAN harusnya bersikap tegas dan memberi sanksi,” tegasnya.

Asram menuturkan yang namanya SKPD itu aturan mainnya sangat jelas, mereka tidak bisa ikut dalam arena politik. Apapun bentuknya, walaupun wujudnya hanya sebatas solidaritas semata. Solidaritas politik tetap wilayah politik, beda jika solidaritas kemanusian.

Lebih lanjut Asram menegaskan, sebagai kandidat Ketum Golkar, SYL sebaiknya memperlihatkan sikap pemimpin yang punya kompetensi dan integritas, bukan justru menurunkan kualitas kepemimpinannnya.

Dengan melibatkan birokrasi dalam arena politik internal partai justru akan membuat citra negatif SYL, sebab melibatkan birokrasi dalam arena politik internal partai tersebut, itu jelas melanggar etika pemerintahan dan aturan main yang ada.

Bahkan lebih jauhnya lagi kata Asram, bisa ditafsirkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan itu dapat merusak citra SYL sebagai calon Ketum Golkar.

Sumber : http://www.rajamatamata.com/2016/05/10/fik-ornop-kecam-birokrasi-dan-skpd-terlibat-kampanye-politik/

FIK Ornop Minta KPK Awasi Ranperda KSP CPI Sulsel

MAKASSAR – Forum Informasi Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop) Sulawesi Selatan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turun tangan dalam mengawasi Ranperda Kawasan Strategis Pantai (KSP) Center Point of Indonesia (CPI).

“KPK harus turun tangan ke Sulsel karena konteks masalahnya sama. Tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta oleh KPK itu memunculkan banyak pertanyaan oleh teman-teman penggiat anti korupsi di Sulsel,” ujar Ketua FIK Ornop Sulsel Asram Jaya di Makassar, Sabtu (2/4).

Dia mengatakan, Moh Sanusi yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam lalu terkait dengan upaya suap dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai (KSP) Utara Jakarta.

Di mana Raperda ZWP3K dan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta memiliki keterkaitan dengan proyek reklamasi untuk membuat 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta.

Asram mengaku, apa yang terjadi di DKI Jakarta menyangkut Raperda ZWP3K dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta, tak ubahnya dengan apa yang terjadi di pesisir Pantai Kota Makassar yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Selatan.

Di Sulsel, pihak legislatif dan eksekutif mencoba mendorong Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW) Strategis Provinsi yang memuat kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya, pariwisata dan Centre Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia).

“Proyek reklamasi CPI yang dilaksanakan oleh PT Yasmin Bumi Asri dan Ciputra Surya Tbk seluas 157 hektare, di mana setelah pekerjaan reklamasi dan bangunan selesai lahan seluas 57 ha akan di serahkan kepada Pemprov Sulsel,” katanya.

Selanjutnya, Ciputra akan menguasai lahan seluas 100 hekater yang diperuntukkan untuk kawasan bisnis, perhotelan, dan pemukiman mewah yang sudah mulai dipasarkannya itu.

“Apa yang dilakukan oleh Muhammad Sanusi, adalah bentuk jual beli kebijakan yang melibatkan legislatif dan pemodal. Kerawanan dugaan praktik korupsi kebijakan pada proses penyusunan Ranperda KSP CPI oleh Pemrov Sulsel dan legislatif, berpeluang besar memungkinkan terjadi,” jelasnya.

Olehnya itu, pihaknya meminta kepada Pansus Ranperda KSP CPI Pemprov Sulsel agar bercermin pada kasus tertangkapnya Moh Sanusi sebagai peringatan keras dan pembelajaran berarti dalam proses penyusunan Ranperda ini.

“Meminta kepada KPK untuk turut mengawasi proses penyusunan Ranperda KSP CPI ini, sebab hal yang terjadi di DKI Jakarta rawan terjadi juga di Sulawesi Selatan,” ujarnya. (ant/ms)

Sumber : http://www.limitnews.net/plus/fik-ornop-minta-kpk-awasi-ranperda-ksp-cpi-sulsel

FIK ORNOP Sulsel : Kasus Mohammad Sanusi Punya Kemiripan di Makassar

Makassar, LiputanLIMA.com – Mohammad Sanuasi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (31/3/2016) malam lalu. Indikasi penangkapan tersebut lantaran diduga menerima uang tunai sebanyak Rp 1,14 miliar dari salah seorang karyawan PT Agung Podomoro Land (APL), sebuah perusahaan pengembang properti.

Upaya suap yang diberikan kepada Sanusi dalam rangka pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (ZWP3K) dan Raperda tata ruang kawasan stategis pantai Utara Jakarta. Dimana Raperda memiliki keterkaitan dengan proyek reklamasi untuk membuat 17 pulau buatan di pantai Utara Jakarta.

Beda Wilayah Konteks, Masalah Mirip.

Menurut Koordinator FIK ORNOP Sulsel, apa yang terjadi di DKI Jakarta menyangkut Raperda, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (ZWP3K) dan raperda tata ruang kawasan stategis pantai utara Jakarta, tak ubahnya dengan apa yang terjadi di pesisir pantai kota Makassar yang dilakukan oleh pemprov Sulsel.

Kemiripan tersebut terletak pada legislatif dan eksekutif mencoba mendorong Ranperda rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya, pariwisata dan Centre Point ofIndonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia).

Proyek reklamasi COI yang dilaksanakan oleh PT. Yasmin Bumi Asri dan Ciputra Surya TBK seluas 157 ha, dimana setelah pekerjaan reklamasi dan bangunan selesai lahan seluas 57 ha (Wisma Negara) akan diserahkan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Koordinator FIK ORNOP Sulsel menilai, Ciputra akan menguasai lahan seluas 100 Ha yang diperuntukkan untuk kawasan bisnis, perhotelan, dan pemukiman mewah.

Koordinator FIK ORNOP Sulsel menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad Sanusi, adalah bentuk jual beli kebijakan (korupsi kebijakan) yang melibatkan legislatif dan pemodal. Kerawanan dugaan praktik korupsi kebijakan pada proses penyusunan Ranperda KSP COI oleh Pemrov Sulsel dan Legislatif, berpeluang besar memungkinkan terjadi. Olehnya itu:

1. Koordinator FIK ORNOP Sulsel meminta kepada Pansus Ranperda KSP COI pemprov Sulsel, bercermin pada kasus tertangkapnya Mohammad Sanusi, sebagai peringatan keras dan pembelajaran berarti dalam proses penyusunan Ranperda ini.

2.Koordinator FIK ORNOP Sulsel meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi Proses penyusunan Ranperda KSP COI ini, sebab hal yang terjadi di DKI Jakarta rawan terjadi juga di Sulawesi Selatan (Kami akan bersurat ke KPK, untuk memantau Proses ini)

3. Koordinator FIK ORNOP Sulsel melihat ada upaya sistematis untuk memaksakan Raperda KSP COI sebagai pembenaran untuk melakukan Reklamasi, yang memunculkan pertanyaan besar untuk kepentingan siapa reklamasi tersebut?

Sumber : http://liputanlima.com/citizen-reporter/2016/04/02/fik-ornop-sulsel-kasus-mohammad-sanusi-punya-kemiripan-makassar

Pimpinan Gafatar Masih Digaji Negara, Ini Kata ACC Sulawesi dan FIK Ornop Sulsel

MAKASSAR- Forum Informasi Komunikasi Organisasi non Pemerintah (FIK Ornop) Sulsel dan Anti Corruption Coommitte (ACC) Sulawesi angkat bicara terkait Pendiri Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang dalam 10 tahun ini terima gaji sebagai dosen di kampus UIN Alauddin.

Koordinar Fik Ornop Sulsel, Asram Jaya mengatakan, sebaiknya kepada pihak kampus agar bisa bersikap tegas menyangkut status pimpinan Gafatar sebagai dosen.

“Saya pikir pihak kampus tahu dan paham terkait mekanisme atau aturan sebagai dosen sudah jelas tertuang,” kata Asram saat dihubungi tribun via telepon, Kamis (4/2/2016).

Alumnus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini juga mengungkapkan, evaluasi dari pihak kampus juga perlu dilakukan termaksud pengawasan pada internal UIN Alauddin kenapa hal tersebut bisa terjadi berlarut-larut.

Tapi, Asram memberi pandangan khusus terhadap pimpinanGafatar yang dinilai mempunyai cara pengorganisiran yang begitu efektif.

“Disamping pengungkapan dan pengawasan kampus terhadap ini. Tapi, saya justeru punya kemauan untuk belajar sama pimpinanya Gafat, bagaimana dia melakukan pengorganisiran ini,” jelasnya.

Wakil Direktur ACC Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun yang dihubungi tribun secara terpisah, mengatakan, agar sebaiknya gaji pimpinan Gafatar yang sudah diketahui ini bisa dih3 tikan pihak kampus.

“Ditahan saja gajinya atau sekalian distop saja dan jelas bahwa kampus punya kewenangan untuk itu,” kata Kadir.

Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2016/02/04/pimpinan-gafatar-masih-digaji-negara-ini-kata-acc-sulawesi-dan-fik-ornop-sulsel