Tak Terima Putusan PTUN Makassar, Walhi Sulsel dan ASP Banding

Makassar, fikornpsulsel.org – Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar atas gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel yang dilayangkan terhadap pokok perkara izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI) yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan telah dinyatakan tidak diterima oleh majelis (28/7/16).

Terkait dengan putusan tersebut, Walhi Sulsel melalui kuasa hukum dari LBH Makassar telah menyatakan banding dan telah mendaftarkan atau menandatangani akta pernyataan Banding di PTUN Makassar. Dengan demikian, bahwa proses hukum terhadap perkara izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang menjadi objek sengketa masih terus berjalan.

Menurut Direktur LBH Makassar, Haswandi Andi Mas, dengan resminya pernyataan Banding ini maka dengan demikian pelaksanaan reklamasi CPI masih dianggap bermasalah secara hukum, proses hukumnya masih berlanjut, pelaksanaan proyek CPI dianggap masih berstatus bermasalah secara hukum.

Sedangkan menurut Asram Jaya, Koordinator FIK Ornop, dalam konteks good governance seharusnya pelaksanaan reklamasi dihentikan oleh Pemprov sebagai upaya atau penghormatan terhadap proses hukum yang masih berjalan seiring upaya banding yang dilakukan oleh Walhi dan Aliansi Selamatkan Pesisir. ” Hal ini juga untuk menghindari adanya kerugian yang akan dialami oleh masyarakat serta calon pembeli property diareal reklamasi,” lanjut Asram, Rabu (10/8/16).

Direktur Walhi Sulsel, Asmar Exwar menyatakan, bahwa gugatan yang dilakukan oleh Walhi Sulsel dan ASP semata-mata hendak mencegah kerusakan yang lebih luas terhadap wilayah pesisir khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya akibat proyek reklamasi.

Reklamasi akan secara nyata merubah bentang alam pesisir dan tentunya menambah parah kondisi lingkungan pesisir. Dilain pihak hal ini juga merupakan upaya untuk mengegah kerugian bagi masyarakat yang mengantungkan hidupnya diwilayah pesisir baik langsung maupun tidak langsung.

“Azas kehati-hatian harus lebih dikedepankan dalam pembangunan di wilayah pesisir khususnya terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan yang lebih masif,” ujar Asmar.

Edy Kurniawan, salah seorang kuasa hukum WALHI menyampaikan, pernyataan banding telah disampaikan dan tertuang dalam akta permohonan banding nomor: 11/G/LH/2016P.TUN Makassar tertanggal hari Rabu 10 Agustus 2016.” Ada beberapa keganjalan yang kami liat dalam putusan PTUN Makassar sehingga dalam tahapan hukum selanjutnya hal ini bisa dilihat secara jernih,”tegasnya.

Sumber : http://news.inikata.com/read/2016/08/10/1397/tak-terima-putusan-ptun-makassar-walhi-sulsel-dan-asp-banding

Ratusan Aktivis Hadiri Buka Puasa Bersama FIK Ornop Sulsel

MAKASSAR- Buka puasa bersama ala Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Nonpemerintah (FIK Ornop) Sulsel, Kamis (23/6/2016), jadi ajang nostalgia jaringan aktivis Sulsel dan nasional.

Buka puasa di sekretariat FIK Ornop Sulsel, Jl Anggrek, Kompleks Maizonette, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulsel.

“Alhamdulillah, kehadiran teman-teman aktivis, mantan aktivis, mempererat tali silaturahmi dan semoga kita meraih berkah bulan suci Ramadan ini,” kata Koordinator FIK Ornop Sulsel Muh Asram Jaya kepada tribun-timur.com.

Ada 200-an aktivis. Di antaranya, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel Abdul Karim, Wakil Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Abdul Kadir, mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makssar Abdul Azis,

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel Asmar Exwar, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),

pimpinan dan anggota LML, Yaptau, YKL, Yasindo, JATI, Pimpinan LSIC, YTMI, dan pimpinan lembaga aktivis jaringan FIK Ornop Sulsel lainnya (46 lembaga).

Hadir juga anggota DPRD Sulsel Selle KS Dalle yang juga mantan aktivis Parlemen Jalanan, anggota KPU Sulsel Faisal Amir,

Ketua Ombudsman Kota Makassar Khudry Arsyad, Kapala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA Kota Makassar) Tenri Andi Palallo, dan tokoh masyarakat lainnya.

Sesuai buka, tetamu FIK salat berjamaah secara bergiliran.

Selle KS Dalle bertindak sebagai imam salat magrib gelombang pertama.

“Kalau imam tarawih saya ndak bisa, serahkan ke ahlinya,” kata Selle berkalakar, disambut galak tawa para makmumnya. (*)

Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2016/06/23/ratusan-aktivis-hadiri-buka-puasa-bersama-fik-ornop-sulsel?page=2

Politisi ‘Borong’ Jabatan Badan Pengawas Perusda, Fik Ornop: Ada Kepentingan Politik Jelang Pilkada

MAKASSAR– Adanya beberapa Badan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) yang dilantik dan berlatar belakang Politisi dianggap oleh Ketua Forum Informasi Komunikasi dan Organisasi non Pemerintah (Fik Ornop) Sulsel sebagai bentuk pengingkaran Wali Kota.

“Semangat profesionalisme yang ingin dibangun dalam pengawasan Perusda tampaknya sudah tak berlaku lagi, sebab harapannya masyarakat posisi ini diisi oleh orang yang memang berlatar belakang profesional namun lagi-lagi beberapa nama ternyata Politisi,” ungkap Ketua Fik Ornop, Asram Jaya, Selasa (31/5/2016).

Asram bahkan menduga jika pelantikan tersebut sebagai ajang mengakomodir kepentingan politik jelang Pilkada Makassarnantinya.

“Jangan sampai makna dari pelantikan tersebut yang dibalut dengan nilai sakralitas karena digelar di TMP menjadi hilang, Politisi diakomodir dan ini berarti ada pertimbangan Politik jelang Pilkada,” jelas Asram Jaya.

Selain melantik Badan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda), Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, juga melantik pejabat struktural Eselon II dan III, Camat, serta Badan Layanan Umum (BLU) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Panaikang, Selasa pagi (31/5/2016). Secara keseluruhan ada 82 pejabat yang dilantik.(*)

Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2016/05/31/politisi-borong-jabatan-badan-pengawas-perusda-fik-ornop-ada-kepentingan-politik-jelang-pilkada

FIK Ornop Dukung Smart Parking Makassar, Asal…

MAKASSAR – Direktur Eksekutif Forum Informasi Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-Ornop) Sulawesi Selatan (Sulsel) Asram Jaya, mengungkapkan keraguannya terhadap Pemerintah Kota Makassar dan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar yang menyampaikan komitmen untuk peduli terhadap nasib ribuan juru parkir atas rencana pemberlakuan smart card parking.

“Terus terang saja dari komitmen yang disampaikan itu kami masih ragu, karenanya itu kami datang kesini,” ungkapnya pada rapat dengar pendapat bersama ratusan juru parkir di ruang Banggar DPRD Kota Makasaar, Kamis (26/5/2016) siang.

Menurutnya persoalan juru parkir tidak sesederhana yang terlihat. Persoalan juru parkir dan juga persoalan lain disektor-sektor informal seperti pedagang kali lima, jukir dan lain sebagainya adalah hal yang sangat prinsipil.

“Kita terkadang anggap sepele hal seperti ini tapi sebenarnya jukir dan sektor informal lainnya adalah hal yang sangat prinsipil,” papar Asram.

Apalagi menurutnya, di kota Makassar sendiri untuk sektor informal itu sangat massif jumlahnya. Untuk juru parkir saja terhitung sekitar 2000 tenaga juru parkir yang tersebar di beberapa titik lokasi berbeda di Kota Makassar.

“Menggeser tempat parkir mereka itu tidak hanya berarti menggeser tempat kerja mereka saja, tapi sama halnya menggeser piring makan mereka, menghilangkan uang sekolah anak-anak mereka, dan merampas keberlanjutan hidup mereka,” papar Asram.

Asram juga mengimbau agar dalam merumuskan pemberlakuan program smart card parking ini Pemerintah kota Makassar bersama PD parkir tidak melihat persoalan ini secara sepotong-sepotong.

“Pemerintah juga harus mempertimbangkan, bahwa dalam bekerja jukir tidak punya jaminan. Entah itu jaminan kesehatan apalagi jaminan keselamatan kerja. Belum lagi helm hilang, itu mereka sendiri yang ganti,” ungkap Asram diikuti teriakan “betul” dari para juru parkir.
Namun dia juga mengungkapkan apresiasinya kepada Pemerintah kota dan PD parkir karena telah berkomitmen untuk mempedulikan nasib para juru parkir jika nantinya program smart card diberlakukan.

“Saya kira kita patut berterima kasih atas komitmen yang diberi oleh pemkot dan PD parkir, tentunya ini akan dikawal oleh DPRD kota dan kami dari jukir,” tutupnya.

Sumber : https://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/05/27/fik-ornop-dukung-smart-parking-makassar-asal/