FIK Ornop Minta KPK Awasi Ranperda KSP CPI Sulsel

MAKASSAR – Forum Informasi Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop) Sulawesi Selatan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turun tangan dalam mengawasi Ranperda Kawasan Strategis Pantai (KSP) Center Point of Indonesia (CPI).

“KPK harus turun tangan ke Sulsel karena konteks masalahnya sama. Tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta oleh KPK itu memunculkan banyak pertanyaan oleh teman-teman penggiat anti korupsi di Sulsel,” ujar Ketua FIK Ornop Sulsel Asram Jaya di Makassar, Sabtu (2/4).

Dia mengatakan, Moh Sanusi yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam lalu terkait dengan upaya suap dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai (KSP) Utara Jakarta.

Di mana Raperda ZWP3K dan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta memiliki keterkaitan dengan proyek reklamasi untuk membuat 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta.

Asram mengaku, apa yang terjadi di DKI Jakarta menyangkut Raperda ZWP3K dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta, tak ubahnya dengan apa yang terjadi di pesisir Pantai Kota Makassar yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Selatan.

Di Sulsel, pihak legislatif dan eksekutif mencoba mendorong Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW) Strategis Provinsi yang memuat kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya, pariwisata dan Centre Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia).

“Proyek reklamasi CPI yang dilaksanakan oleh PT Yasmin Bumi Asri dan Ciputra Surya Tbk seluas 157 hektare, di mana setelah pekerjaan reklamasi dan bangunan selesai lahan seluas 57 ha akan di serahkan kepada Pemprov Sulsel,” katanya.

Selanjutnya, Ciputra akan menguasai lahan seluas 100 hekater yang diperuntukkan untuk kawasan bisnis, perhotelan, dan pemukiman mewah yang sudah mulai dipasarkannya itu.

“Apa yang dilakukan oleh Muhammad Sanusi, adalah bentuk jual beli kebijakan yang melibatkan legislatif dan pemodal. Kerawanan dugaan praktik korupsi kebijakan pada proses penyusunan Ranperda KSP CPI oleh Pemrov Sulsel dan legislatif, berpeluang besar memungkinkan terjadi,” jelasnya.

Olehnya itu, pihaknya meminta kepada Pansus Ranperda KSP CPI Pemprov Sulsel agar bercermin pada kasus tertangkapnya Moh Sanusi sebagai peringatan keras dan pembelajaran berarti dalam proses penyusunan Ranperda ini.

“Meminta kepada KPK untuk turut mengawasi proses penyusunan Ranperda KSP CPI ini, sebab hal yang terjadi di DKI Jakarta rawan terjadi juga di Sulawesi Selatan,” ujarnya. (ant/ms)

Sumber : http://www.limitnews.net/plus/fik-ornop-minta-kpk-awasi-ranperda-ksp-cpi-sulsel

FIK ORNOP Sulsel : Kasus Mohammad Sanusi Punya Kemiripan di Makassar

Makassar, LiputanLIMA.com – Mohammad Sanuasi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (31/3/2016) malam lalu. Indikasi penangkapan tersebut lantaran diduga menerima uang tunai sebanyak Rp 1,14 miliar dari salah seorang karyawan PT Agung Podomoro Land (APL), sebuah perusahaan pengembang properti.

Upaya suap yang diberikan kepada Sanusi dalam rangka pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (ZWP3K) dan Raperda tata ruang kawasan stategis pantai Utara Jakarta. Dimana Raperda memiliki keterkaitan dengan proyek reklamasi untuk membuat 17 pulau buatan di pantai Utara Jakarta.

Beda Wilayah Konteks, Masalah Mirip.

Menurut Koordinator FIK ORNOP Sulsel, apa yang terjadi di DKI Jakarta menyangkut Raperda, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (ZWP3K) dan raperda tata ruang kawasan stategis pantai utara Jakarta, tak ubahnya dengan apa yang terjadi di pesisir pantai kota Makassar yang dilakukan oleh pemprov Sulsel.

Kemiripan tersebut terletak pada legislatif dan eksekutif mencoba mendorong Ranperda rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya, pariwisata dan Centre Point ofIndonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia).

Proyek reklamasi COI yang dilaksanakan oleh PT. Yasmin Bumi Asri dan Ciputra Surya TBK seluas 157 ha, dimana setelah pekerjaan reklamasi dan bangunan selesai lahan seluas 57 ha (Wisma Negara) akan diserahkan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Koordinator FIK ORNOP Sulsel menilai, Ciputra akan menguasai lahan seluas 100 Ha yang diperuntukkan untuk kawasan bisnis, perhotelan, dan pemukiman mewah.

Koordinator FIK ORNOP Sulsel menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad Sanusi, adalah bentuk jual beli kebijakan (korupsi kebijakan) yang melibatkan legislatif dan pemodal. Kerawanan dugaan praktik korupsi kebijakan pada proses penyusunan Ranperda KSP COI oleh Pemrov Sulsel dan Legislatif, berpeluang besar memungkinkan terjadi. Olehnya itu:

1. Koordinator FIK ORNOP Sulsel meminta kepada Pansus Ranperda KSP COI pemprov Sulsel, bercermin pada kasus tertangkapnya Mohammad Sanusi, sebagai peringatan keras dan pembelajaran berarti dalam proses penyusunan Ranperda ini.

2.Koordinator FIK ORNOP Sulsel meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi Proses penyusunan Ranperda KSP COI ini, sebab hal yang terjadi di DKI Jakarta rawan terjadi juga di Sulawesi Selatan (Kami akan bersurat ke KPK, untuk memantau Proses ini)

3. Koordinator FIK ORNOP Sulsel melihat ada upaya sistematis untuk memaksakan Raperda KSP COI sebagai pembenaran untuk melakukan Reklamasi, yang memunculkan pertanyaan besar untuk kepentingan siapa reklamasi tersebut?

Sumber : http://liputanlima.com/citizen-reporter/2016/04/02/fik-ornop-sulsel-kasus-mohammad-sanusi-punya-kemiripan-makassar

Demi Meningkatkan Kualitas Pembangunan Fik Ornop Sulsel Sasar Wajo

Forum Informasi Komunikasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulsel bekerjasama dengan Wadjo Institute melaksanakan sosialisasi program di aula Bapedda kabupaten Wajo, kamis 3 Maret 2016.

Sosialisasi Program dengan tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan di Tingkat Desa dengan Menyiapkan Ketersediaan Data Kualitatif dan Kuantitatif Secara Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

Koordinator FIK ORNOP Sulsel, Asram Jaya, menyampaikan bahwa tujuan dari program ini nantinya memberikan peta atau gambaran sosial ekonomi politik yang ada di desa atau antar desa atau kecamatan dan kabupaten.

“Program ini didanai oleh HIVOS-MAVC, efektif berjalan selama delapan bulan dan proses penyelesaian administrasinya selama setahun” jelasnya.

Tentunya program ini akan memberikan bagaimana peningkatkan pembangunan dan pemberdayaan dalam pelayanan publik dan pembuatan kebijakan publik melalui ketersediaan data yang lebih mikro dan spesifik secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Sementara itu dalam sambutannya Wakil Bupati Wajo, Andi Syahrir Kube Dauda sangat mengapresiasi hadirnya program ini di kabupaten Wajo, khususnya kecamatan Maniangpajo dan Belawa.

“Kalau misalnya dua desa ini menjadi success story, kami dari pemerintah daerah dan DPRD Wajo siap mengawal dan menduplikasi kegiatan ini untuk desa di Wajo” pungkasnya.(wt-cn)

Sumber : http://www.benarkah.id/2016/03/demi-peningkatan-kualitas-pembangunan.html?m=0

Pimpinan Gafatar Masih Digaji Negara, Ini Kata ACC Sulawesi dan FIK Ornop Sulsel

MAKASSAR- Forum Informasi Komunikasi Organisasi non Pemerintah (FIK Ornop) Sulsel dan Anti Corruption Coommitte (ACC) Sulawesi angkat bicara terkait Pendiri Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang dalam 10 tahun ini terima gaji sebagai dosen di kampus UIN Alauddin.

Koordinar Fik Ornop Sulsel, Asram Jaya mengatakan, sebaiknya kepada pihak kampus agar bisa bersikap tegas menyangkut status pimpinan Gafatar sebagai dosen.

“Saya pikir pihak kampus tahu dan paham terkait mekanisme atau aturan sebagai dosen sudah jelas tertuang,” kata Asram saat dihubungi tribun via telepon, Kamis (4/2/2016).

Alumnus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini juga mengungkapkan, evaluasi dari pihak kampus juga perlu dilakukan termaksud pengawasan pada internal UIN Alauddin kenapa hal tersebut bisa terjadi berlarut-larut.

Tapi, Asram memberi pandangan khusus terhadap pimpinanGafatar yang dinilai mempunyai cara pengorganisiran yang begitu efektif.

“Disamping pengungkapan dan pengawasan kampus terhadap ini. Tapi, saya justeru punya kemauan untuk belajar sama pimpinanya Gafat, bagaimana dia melakukan pengorganisiran ini,” jelasnya.

Wakil Direktur ACC Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun yang dihubungi tribun secara terpisah, mengatakan, agar sebaiknya gaji pimpinan Gafatar yang sudah diketahui ini bisa dih3 tikan pihak kampus.

“Ditahan saja gajinya atau sekalian distop saja dan jelas bahwa kampus punya kewenangan untuk itu,” kata Kadir.

Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2016/02/04/pimpinan-gafatar-masih-digaji-negara-ini-kata-acc-sulawesi-dan-fik-ornop-sulsel